Hydropower dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit energi skala kecil maupun besar. Secara umum, pembangkit listrik tenaga air dapat dibedakan dari output listrik yang dihasilkan, yaitu:

Klasifikasi tenaga hidro berdasarkan output tenaga yang dikeluarkan

KW – kilo watt = 1000 watt

MW – mega watt = 1000000 watt atau 1000 kw

Salah satu jenis klasifikasi dari hydropower adalah pico hydro. Pico hydro memanfaatkan aliran sungai dari titik ketinggian tertentu yang bersifat ramah lingkungan, murah dan aman. Pico hydro dapat menghasilkan daya listrik sampai 5 kilowatt dan bisa menjadi salah satu solusi untuk alternatif penyediaan listrik bagi daerah rural pada dataran tinggi yang tidak terjangkau oleh pelayanan PLN. Daya tersebut dapat digunakan untuk daerah pedalaman yang rata-rata hanya membutuhkan listrik dalam jumlah kecil (untuk penerangan dan kebutuhan listrik rumah).

Pembangkit listrik pico hydro ini terdiri atas beberapa bagian yaitu intake dari sungai, pipa (penstock), turbin, generator, controller, dan sistem distibusi elektrikal. Pada dasarnya, pembangkit listrik ini bekerja karena limpasan sungai, artinya tidak dibutuhkan bendungan. Sebagai gantinya, digunakan pipa-pipa yang mengalirkan sebagian aliran sungai menuju ketinggian tertentu yang lebih rendah. Air kemudian akan melewati turbin sebelum akhirnya dialirkan lagi ke sungai.

Akibat energi potensial air, sudut-sudut turbin pun berputar dan mengakibatkan generator ikut berputar. Putaran generator ini akan menghasilkan listrik. Aliran listrik selanjutnya didistribusikan ke rumah-rumah penduduk menggunakan kabel.

Dalam beberapa dekade ke belakang, terdapat pertumbuhan pemanfaatan energi air sebagai pembangkit listrik di negara berkembang. Kesadaran akan manfaat, efisiensi, dan nilai ekonomis yang ditimbulkan akibat pembangkit listrik skala pico ini juga telah meningkat. Pico hidro dapat mengambil peranan penting dalam perkembangan ekonomi di daerah rural yang jauh terutama pegunungan.

Perusahan kosmetik raksasa yang berbasis di Paris, L’Oreal, saat ini sedang melakukan pembangunan salah satu pabriknya di Indonesia. Pabrik yang berlokasi di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Jawa Barat, ini merupakan pabrik L’Oreal terbesar di dunia yang akan dibangun. Perusahaan ini telah mengalokasikan 50 juta USD untuk proyek pembangunan pabrik tersebut. Selain itu, pabrik ini akan menjadi pabrik pertama dengan sertifikasi LEED di Indonesia.

LEED, atau Leadership in Energy and Environment Design, merupakan sertifikasi green building (bangunan “hijau” ramah lingkungan) yang dikeluarkan oleh United States Green Building Council (USGBC, sebuah badan di Amerika Serikat yang mengurusi hal-hal terkait green building) untuk mengevaluasi kinerja suatu gedung yang masuk dalam kategori bangunan ramah lingkungan. Green building merupakan bangunan yang dalam proses dimulainya konstruksi sampai dengan proses penempatannya telah dirancang sedemikian rupa agar dampak negatif terhadap lingkungan yang mungkin terjadi dapat dikurangi. Untuk menentukan seberapa “hijau” sebah bangunan, LEED menggunakan sistem berbasis kredit poin dimana terdapat 4 macam tingkatan sertifikasi yaitu, LEED certified (tersertifikasi), silver (perak), gold (emas), dan yang paling tinggi adalah Platinum.

Pamor yang menanjak beberapa tahun ini, telah menjadikan LEED salah satu pilihan bagi industri, terutama, sebagai implementasi komitmen mereka terhadap lingkungan, Corporate Social Responsibility, dan juga sebagai jawaban atas isu pembangunan berkelanjutan. L’Oreal telah membuktikan komitmen mereka yang kuat terhadap kesehatan pekerjanya dan juga terhadap lingkungan dengan mendaftarkan bangunan-bangunan yang mereka miliki, dan juga yang sedang dalam tahap konstruksi, untuk mendapatkan sertifikasi green building.

Pabrik L’Oreal di Cikarang ini bukanlah pabrik pertama yang didaftarkan untuk sertifikasi LEED. Baru-baru ini, L’Oreal telah mengumumkan bahwa kantor administratifnya yang berlokasi di Berkeley Heights, Amerika Serikat telah mendapatkan sertifikasi LEED Gold. Kantor Berkeley Height ini merupakan bangunan kedua dari fasilitas L’Oreal di Amerika Serikat yang telah mendapatkan sertifikasi LEED setelah pabrik L’Oreal di Franklin, AS yang dianugerahi LEED silver pada tahun 2010 silam. Tidak hanya di Amerika Serikat, beberapa lokasi bangunan L’Oreal di seluruh dunia juga telah mendapatkan sertifikasi LEED.

Pabrik L’Oreal di Cikarang merupakan pabrik kedua yang akan mendapatkan sertifikasi Silver LEED. Nantinya, kegiatan pabrik ini akan terfokus pada produksi produk konsumen untuk negara-negara di ASEAN. Bangunan pabrik yang akan dibangun adalah sekitar 65000 m², terdiri dari bangunan seluas 31.320 m², loading area, tanggul, dan kawasan hijau. Pabrik ini dibangun untuk meningkatkan kapasitas produksi menjadi 3 kali lipat, dari 100 juta unit per tahunnya menjadi 300 juta unit pada tahun 2012 dan diproyeksikan akan menyuplai 25% kebutuhan pasar domestik dan 75% kebutuhan pasar regional.

Prinsip dari pembangunan pabrik ini adalah proyek konstruksi gedung baru dan renovasi besar yang signifikan yang harus sesuai dengan standar sertifikasi LEED. Hal ini termasuk kepada pemilihan lokasi, pendekatan untuk mengurangi konsumsi energi, penggunaan energi ramah lingkungan yang terbarukan, efisiensi air, sampai dengan kenyamanan dan juga desain interior bangunan. Material yang digunakan untuk pembangunan adalah material ramah lingkungan, termasuk 70% material post-consumer yang didaur ulang. Bahkan saat pembangunannya, 75% dari limbah konstruksinya dialihkan dari landfill untuk dipakai kembali (reuse) atau didaur ulang (recycle).

PT IEC saat ini membantu PT L’Oreal Indonesia dalam pengaplikasian LEED saat konstruksi untuk mengejar sertifikasi Silver LEED. Proses konstruksi telah berjalan dari bulan Oktober 2011 dan direncanakan akan selesai pada pertengahan tahun 2012.

FORMULIR PENDAFTARAN Seminar SEHARI ISO 26000 dalam Perspektif Lingkungan

DENPASAR, BERLING-Bali dinilai layak menjadi menjadi percontohan pengembangan ekowisata desa di Indonesia. Pengembangan wisata ekologi desa disebut sebagai jalan ketiga untuk meningkatkan kualitas pariwisata sekaligus pelestarian lingkungan.

Hingga saat ini setidaknya empat desa yang sudah mempunyai kajian hukum dan ilmiah tata ruang desa di Bali  yang menjadi percontohan ekowisata desa  yaitu Tenganan Pegringsingan-Karangasem, Banjar Adat Kiadan-Badung, Dukuh-Sibetan-Karangasem, dan Nusa Ceningan-Klungkung. Keempatnya masuk Jaringan Ekowisata Desa (JED).

Menurut, Hengky Hermantoro, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kepariwisataan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata mengatakan pengaturan tata ruang desa sangat penting sebagai model pengembangan pariwisata berkualitas. “Kalau sudah ada empat desa yang memiliki tata ruang desa, kita jadikan model di tingkat nasional. Saya akan koordinasi dengan PU (Pekerjaan Umum),” ujar Hengky dalam semiloka tata ruang berbasis ekologis di Hotel Nikki, Denpasar,  Bali (23/3).

Sejak 2001, empat desa dan banjar adat itu membuat rencana kelola ruang wilayah desa yang kemudian usai disosialisasikan ke masyarakat dan pemerintah untuk mendukung detail RTRWP Kabupaten. Rencana kelola ruang tersebut sudah disepakati oleh masyarakat desa dan desa tetangga yang berbatasan. Secara substansial gagasan pengaturan penataan ruang di tingkat desa tersebut telah berjalan dan dilaksanakan, namun secara formal belum diajukan baik ke tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan.

Ia menambahkan, jumlah penduduk miskin, sekitar 64% tinggal di desa. Sayangnya dalam sistem perencanaan hanya jadi pelengkap kebijakan. “Penataan ruang idealnya harus dinamis, buat zonasi. Tata ruang harusnya dinamis,” ujar Hengky dalam Semiloka Mewujudkan Desa Berdaulat dalam Pengembangan Wisata Ekologis yang dilaksanakan Yayasan Wisnu, TIFA, dan Bali Desa Wisata Ekologis (DWE).

I Gede Ardika, Ketua Pembina Bali DWE dan Perwakilan Indonesia untuk UNWTO mengingatkan pejabat dan masyarakat untuk tidak terperosok ke lubang yang sama. “Bali itu agama tirta. Kalau tidak ada air, hilang kebudayaan,” ujarnya soal eksplorasi air berlebihan untuk industri pariwisata.

Ardika menyebut Bali tidak bisa menerima kedatangan wisatawan dengan jumlah tak terbatas. “Secara fisik dan sosial budaya, tidak mungkin Bali menerima wisatawan dalam jumlah tak terbatas karena daya dukungnya,” ujarnya. Secara teroritis, Ia melanjutkan Bali tak bisa terus mengembangkan pariwisata yang bertumpu pada kuantitas. Harus bergeser ke kualitas. Jumlahnya relative kecil tapi memiliki kualitas.“Jangan dilihat semata ekonomi, berapa besar pengeluaran wisatawan. Tapi jauh lebih penting adalah aspek social budaya, interaksi wisatawan dan masyarakat sekitar,” tambah Ardika, mantan Menteri Pariwisata dan Budaya ini.

“Kita harus mempunyai keyakinan, kita punya kontribusi, nilai-nilai luhur yang bisa turis bawa pulang. Jangan seolah-olah masyarakat Bali hanya menerima pengaruh,” katanya. Misalnya prinsip Tri Hita Karana melalui United Nation World Tourism Organization. Pariwisata massal di Bali ini, menurut Ardika mulai ada yang seperti benalu, industry yang hanya menempel di kebudayaan. (Marwan Azis)

Foto : Winartho

Sumber : beritalingkungan.com

“Semakin green semakin tinggi keuntungannya, perkembangan harga sahamnya juga semakin bagus,” kata Mubariq usai diskusi peluang dan tantangan menuju green economy dengan indeks Sri Kehati di Jakarta, Rabu kemarin seperti dilansir Antara.

Dia mengatakan, secara konkret keuntungan tersebut bisa langsung dirasakan misalnya dengan membenahi internal perusahaan untuk berhemat energi misalnya dengan hemat dalam penggunaan listrik, menggunakan lampu hemat energi, mematikan komputer saat tidak digunakan. Hal-hal kecil tersebut yang seakan tidak ada artinya suatu waktu akan sangat bermanfaat secara finansial, kata Mubariq.

Pembenahan internal perusahaan juga dilakukan dengan betul-betul memperhatikan dampak tindakannya terhadap lingkungan misalnya pada industri pengolah kayu, berapa persen kayu yang diolah itu betul-betul termanfaatkan menjadi produk.

Keuntungan secara finansial dapat langsung dilihat melalui indeks Sri Kehati yang menunjukkan dalam dua tahun perjalanannya sejak 2009 terbukti bahwa 25 perusahaan yang tercatat dalam indeks tersebut tingkat kenaikan harga sahamnya per tahun itu sejauh ini lebih dari 25 persen.”Ini membuktikan bahwa betul semakin bersih secara lingkungan semakin beruntung perusahaan dan di pasar modal sahamnya juga semakin tinggi dan ada keuntungan lainnya secara performance,” tambahnya.

Keuntungan tersebut yaitu keberlanjutan perusahaan, dengan indeks Sri Kehati terlihat bahwa perusahaan akan berumur panjang dan bertumbuh terus. Selain itu, dari segi tanggung jawab sosial, karena indeks Sri Kehati itu juga mencakup faktor-faktor sosial jadi terlihat perusahaan ini secara sosial juga bertanggung jawab.

Menurutnya, dari segi kepedulian terhadap lingkungan baru sekitar 30 persen perusahaan yang memiliki kepedulian dan baru sebagian kecil perusahaan yang mempraktikkannya. “Dugaan saya kurang dari satu persen perusahaan yang mempraktikkan kepedulian lingkungan dalam setiap kegiatannya,” tambah Mubariq. (Ant).

sumber : beritalingkungan.com

Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2004 sebagai standar internasional hadir untuk mendukung proteksi lingkungan dan pencegahan pencemaran, dan memenuhi kebutuhan sosial ekonomi. Penerapan ISO 14001 memberikan  manfaat bagi perusahaan untuk meningkatkan Kinerja Lingkungan, mengurangi Biaya dan meningkatkan Akses Pasar. Kami PT. Indonesia Environment Consultant, sebagai perusahaan Konsultan Teknik Lingkungan, Teknologi dan Manajemen Lingkungan dibawah divisi Edukasi, Training dan Seminar akan mengadakan Pelatihan Penerapan SML ISO 14001:2004. Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi rekan-rekan bekerja di bidang Health and Safety Environment, juga bagi Industrial Stakeholder atau Institusi yang ingin menerapkan konsep SML pada organisasinya.

Kegiatan Pelatihan ini hasil kerja sama dengan Lembaga Sertifikasi SGS Indonesia:

• Bagian dari SGS Grup Internasional yang berdiri sejak 1878.
• Perusahaan terdepan dalam hal sertifikasi dan integritas.
• Lebih dari 2000 customer di Indonesia

Materi pelatihan :

1. Pengenalan Sistem Manajemen Lingkungan (SML)

2. Pemahaman persyaratan SML

3. Pemahaman langkah-langkah pembentukan dan pengembangan SML

4. Pemahaman pengimplementasian SML pada perusahaan

5. Penerapan SML melalui langkah praktis dan pada 4 contoh studi kasus

Kegiatan training ini pada tahun 2011 akan diadakan pada :

14-16 Juni 2011, Balairung Kiani, Menara Hijau Lt.2.

Investasi:

Perusahaan/Umum         : Rp. 2.500.000,-*

*include: makan siang – Coffe break 2x – sertifikat – Buku + CD materi – Merchandise

*Bila mendaftar hingga tanggal 30 Mei 2011,

Keterangan:

1. Mengingat keterbatasan tempat, calon peserta diharapkan booking

terlebih dahulu dengan meng-sms: <NamaLengkap>_<Nama Perusahaan>_<alamat email>_<no HP>

2. Mengikuti prosedur selanjutnya (dikabari setelah book via sms)

Hubungi Contact Person kami :

- Yasir Nurrahman (08979499605), yasir.nurrahman@iec.co.id

- Damayanti (081318132448), damayanti@iec.co.id

- Asriel Adi Pratama (021-90590007), asriel.adip@iec.co.id

Students, local governments and activists marked the recent Earth Day by drawing attention to the multitude of environmental problems faced by Indonesia. The messages might not have been new, but the urgency was greater.

Earth Day, which was first held more than 40 years ago in the United States, is celebrated on April 22 each year but activities to mark the day extended until the weekend in Indonesia.

In Bogor, bird conservationists highlighted the need to protect forests from the threat of illegal logging, encroachment by settlements and land conversion.

“Forest damage has affected the ecological system and is threatening the well-being of people,” Ria Saryanti, conservation program manager at Birds Indonesia, said on Saturday.

Around 40 million Indonesians depend directly on forest resources, such as wood, rattan and firewood, and millions more indirectly, she said.

But she pointed out that studies showed low-land forest cover in Sumatra and Kalimantan had decreased by up to 41 percent since 1990.

In Padang, the West Sumatra chapter of the Indonesian Forum for the Environment (Walhi) said forest destruction in the province had reached disturbing levels.

Khalid Saifullah, the head of Walhi in the area, said the provincial government needed to take immediate action to prevent an ecological disaster.

“Every year, illegal logging in the province increases the chances that natural disasters such as landslides and flooding will occur,” he said.

About 30,000 cubic meters of timber were taken from forests in West Sumatra last year, he said, and 99 percent of this was not for the needs of the province.

“Environmental preservation is more than just this celebration,” Khalid said. “Protection of forests from excessive exploitation must become a priority.”

Meanwhile, 150 students from the Bogor Institute of Agriculture (IPB) commemorated Earth Day by holding an event to clean two on-campus lakes from rubbish and weeds.

Devid Kurniawan, the event organizer, said that after cleaning up the areas, the students would plant 130 trees and stock the lakes with 2,000 fish.

In North Sumatra, the provincial government said it would honor Earth Day by working to increase energy efficiency.

Deputy Governor Gatot Pujo Nugroho said he realized that concrete action was needed, especially considering the depletion of the world’s energy sources.

He said the provincial administration would take steps to improve efficiency in electricity, water and vehicle use at all state institutions.

sumber:
http://www.thejakartaglobe.com/nvironment/earth-day-observed-across-indonesia/437192

…sejak 1990, tutupan hutan dataran rendah Sumatera dan Kalimantan berkurang hingga 41 persen.

Bogor (ANTARA News) – Hutan Indonesia menghadapi tekanan berat akibat illegal logging, perambahan dan alih fungsi hutan mengancam kelestarian keanekaragaman hayati.

“Kerusakan hutan telah menganggu sistem ekologi alam yang telah tertata dan mengancam pula kehidupan manusia,” kata Ria Saryanthi Conservation Programme Manager Burung Indonesia dalam rilis yang dikirimkan melalui pesan eletronik kepada ANTARA, Sabtu.

Ia mengatakan, sekitar 40 juta pendudukan Indonesia bergantung secara langsung pada sumber daya hutan (kayu, rotan, kayu bakar) serta jutaan penduduk lainnya memperoleh manfaat secara tidak langsung.

Dijelaskanya, Sumatera dan Kalimantan merupakan wilayah hutannya paling berat menghadapi tekanan.

Ia menyebutkan kajian Hansen dan Kolega (2009) menunjukkan bahwa 70 persen perusahan hutan di Indonesia, terkonsentrasi di kawasan tersebut.

Bahkan, lanjut Ria, sejak 1990, tutupan hutan dataran rendah Sumatera dan Kalimantan berkurang hingga 41 persen.

“Kesadaran untuk merawat bumi sudah sewajarnya ditanamkan sejak dini, karena erat kaitanya dengan keberlangsungan hidup makhluk,” katanya.

Ria mengatakan, memperingati Hari Bumi, Perhimpunan Pelestarian Burung Liar Indonesia (Burung Indonesia) yakni organisasi yang bermitra dengan Global Birdlife Internasional yang bekedudukan di Inggris mengajak masyarakat untuk melestarikan hutan.

“Melestarikan hutan sama halnya dengan merawat bumi dan mengendalikan temperaturnya yang beberapa dekade terakhir semakin meningkat,” katanya.

Lebih lanjut ia menyebutkan, menyelamatkan hutan berarti pula menyelamatkan makhluk hidup di dalamnya, termasuk manusia.

Hutan merupakan lumbung keragaman hayati yang bisa dimanfaatkan sebagai baha pangan, papan, obat-obatan hingga sumber daya genetik.

Dijelaskanya, hutan merupakan gantungan hidup bagi hampir seperempat penduduk bumi dan menjadi tempat tinggal 300 juta orang di seluruh dunia.

“Hutan tropis, termasuk hutan yang harus dijaga kelestariannya,” kata Ria.

Ia mengatakan, pada Konferensi Iklim dan hutan 2010 di Oslo, Norwegia terungkap bahwa secara global hutan tropis dapat menyerap emisi hingga 17 persen dan berperan besar dalam mengatasi perubahan iklim.

Namun, lanjut dia, kondisi hutan tropis juga menghadapi permasalahan besar terutama defortasi yang mencapai angka 13 juta hektar per tahunnya.

“Defortasi yang terjadi pada kawasan hutan tropis sangat berpengaruh terhadap kehidupan burung,” katanya.

Sekitar 50 persen jenis burung di dunia terancam puna karena hutan sebagai habitat utama terusik.

Di Indonesia dari seluruh jenis burung yang terancam punah, lebih dari setengahnya tinggal di hutan.

Jenis-jenis merpati hutan (Columba sp.), uncal (Macropygia sp.), delimukan (Chalcopaps sp) dan Gallicolumba sp.), pergam (Ducula sp.), dan walik (Ptilinopus sp.) merupakan keluarga merpati yang memiliki ketergantungan sangat tinggi dengan habitat hutan.

“Tak mengherankan jika dari 122 jenis yang terancam punah di Indonesia, 12 jenis di antaranya juga merupakan suku Collumbidae,” katanya.
(KR-LR)

http://www.antaranews.com/berita/1303527743/hutan-indonesia-hadapi-tekanan-berat

JAKARTA,

Secara politik, ratifikasi menegaskan komitmen memperkuat kerja sama regional dan multilateral pengelolaan polutan organik yang persisten (POPs). Secara ekonomi, ratifikasi meningkatkan keberterimaan dunia akan produk Indonesia karena ramah lingkungan. Demikian dikatakan Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta kemarin.

Polutan organik yang persisten merupakan sekelompok senyawa kimia beracun dengan sifat sulit terurai dan cenderung berakumulasi baik di darat atau di air. Bahan POPs berdampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia secara langsung atau melalui rantai makanan.

Hasil penelitian di negara maju, paparan senyawa POPs dalam jangka panjang menyebabkan kanker, merusak sistem susunan saraf, kekebalan tubuh, reproduksi, serta perkembangan bayi dan anak balita. Dalam lingkungan, paparannya mengurangi populasi burung, ikan, dan penipisan sel kulit telur burung pemakan ikan.

Ada 12 jenis bahan kimia POPs dalam tiga kategori, yaitu pestisida: aldrin, DDT, chlordane, dieldrin, endrin, heptachlor, mirex, dan toxaphene; bahan industri: hexachlorobenzene (HCB) dan polychlorinated biphenyls (PCB); dan bahan terbentuk tak sengaja akibat aktivitas manusia atau industri: dioksin dan furan.

Pertimbangkan serius

Wakil Ketua Komisi VII DPR Sonny Keraf menyatakan, dampak positif dan negatif ratifikasi konvensi patut dipertimbangkan. Dilihat dari dampak kesehatan dan lingkungan, bahan-bahan itu jelas berisiko dan berbahaya.

“Raker mendatang, kami harap, dihadiri berbagai departemen, seperti pertanian, ristek, perdagangan, dan perindustrian,” kata Sonny. Ia menegaskan perlunya pendataan bahan-bahan pengganti POPs.

Menurut Rachmat, beberapa bahan yang dilarang masih ditemukan. “Misalnya PCB dan DDT,” katanya.

Di Asia Tenggara, bersama Malaysia dan Brunei, Indonesia belum meratifikasi konvensi itu. Sejak diberlakukan 17 Mei 2004 hingga Januari 2009, 164 negara telah meratifikasi konvensi itu. Direktur Multilateral Departemen Luar Negeri Rezlan Ihzar Jenie menyatakan, tahun 2009 jadi momentum tepat.

“Meratifikasinya akan menguatkan pengaruh dan postur Indonesia dalam isu lingkungan,” katanya. (GSA)

Sumber : www.kompas.com

Gambar : www.ipen.org